WARTA NUSANTARA ONLINE | AMBON — Rabu, 2 September 2026
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (2/9/2026). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Peran Strategis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan.”
Dalam paparannya, Zulkifli Hasan menyoroti besarnya potensi sumber daya kelautan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur yang mencakup Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia juga mengajak perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk persoalan lingkungan serta pengembangan ekonomi biru.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Kami membutuhkan dukungan penelitian, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat dari para akademisi,” ujar Zulkifli Hasan di Aula Rektorat Unpatti.
Dorong Program Kampung Nelayan
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengembangan Kampung Nelayan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
Fasilitas yang didorong antara lain balai lelang, sarana penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan bahan bakar, hingga pembentukan koperasi. Dengan dukungan fasilitas tersebut, masyarakat nelayan diharapkan tidak hanya menjadi penghasil komoditas perikanan, tetapi juga mendapatkan posisi ekonomi yang lebih kuat dalam rantai usaha.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi blue carbon atau karbon biru sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Mekanisme pembiayaan untuk pengembangan program tersebut juga diarahkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Zulkifli Hasan turut memperkenalkan konsep Desa Tematik atau desa mandiri pangan. Melalui konsep tersebut, setiap desa dapat dikembangkan berdasarkan potensi unggulannya masing-masing, baik perikanan, pertanian, maupun pariwisata.
Pengembangan desa berbasis potensi lokal dinilai membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan pendampingan yang kuat dari perguruan tinggi.
Unpatti Siap Berkontribusi
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., menyatakan kesiapan Unpatti untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Sebagai perguruan tinggi yang berada di wilayah kepulauan, Unpatti memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang dinilai relevan untuk mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah Marine Station dengan luas sekitar 12 hektare.
Kawasan tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas, antara lain kolam pemeliharaan budidaya, keramba jaring apung, cold storage, serta fasilitas penyediaan es.
Namun, Prof. Fredy mengakui bahwa optimalisasi kawasan Marine Station masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembiayaan dan pengembangan sarana pendukung.
“Untuk meningkatkan kapabilitas area ini hingga ke proses pembenihan, kita membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kawasan ini sangat potensial untuk memperkuat ketahanan pangan kelautan,” jelas Prof. Fredy.
Kunjungan Menko Pangan ke Unpatti diharapkan menjadi momentum untuk membuka peluang kerja sama yang lebih konkret. Pihak universitas juga menawarkan akses kepada jajaran kementerian untuk melihat langsung kondisi Marine Station sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kolaborasi ke depan.
Libatkan Anggota DPR RI
Kuliah umum tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Dessy Ratnasari dari Komisi I, Eko Hendro Purnomo dari Komisi VI, Surya Utama dari Komisi IX, serta Widya Pratiwi dan Murad Ismail dari Komisi III.
Kehadiran para legislator tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan kebijakan dan penganggaran terhadap pengembangan sektor kelautan, perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Maluku dan Indonesia Timur.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian cendera mata dari Rektor Universitas Pattimura kepada Menko Pangan. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia akademik, legislatif, dan sektor lainnya dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang besar, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci agar potensi tersebut tidak berhenti sebagai kekayaan alam semata, tetapi mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Penguatan ekonomi biru, pengembangan Kampung Nelayan, Desa Tematik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta optimalisasi riset perguruan tinggi diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga sektor kelautan dan perikanan semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Thony Pohwain
WARTA NUSANTARA ONLINE
“Menyajikan Fakta, Menginspirasi Bangsa.”
