WARTA NUSANTARA NTB | MATARAM — Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Mataram berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Inspektorat Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 19 Agustus 2026.
Berdasarkan informasi dalam poster aksi yang beredar, demonstrasi tersebut mengangkat isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hibah di bidang olahraga di NTB.
Dalam aksi tersebut, KNPI Kota Mataram mencantumkan sejumlah tuntutan kepada Inspektorat NTB. Salah satunya meminta dilakukannya audit khusus terhadap anggaran hibah dan belanja KONI NTB periode 2022–2025.
Selain itu, KNPI Kota Mataram juga meminta Inspektorat NTB melakukan audit khusus terhadap anggaran ASPROV PSSI NTB periode 2021–2025.
Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dorongan pemuda terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pembinaan dan kegiatan olahraga.
Dalam poster tersebut, aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, dengan lokasi aksi di Inspektorat NTB.
Sejumlah nama juga tercantum sebagai koordinator aksi, yakni Renggi Hasbana Putra sebagai Koordinator Umum (Kordum), Lalu Zuiardi sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) 1, serta Yudi Saputra sebagai Korlap 2.
Melalui aksi tersebut, KNPI Kota Mataram membawa pesan “Pemuda Bergerak, Transparansi Ditegakkan!” sebagai bentuk seruan agar pengelolaan anggaran publik dapat dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permintaan audit khusus tersebut pada dasarnya merupakan sebuah tuntutan dan aspirasi dari pihak yang akan melakukan aksi. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana dalam pengelolaan anggaran yang dimaksud. Karena itu, hasil pemeriksaan atau audit dari lembaga yang berwenang nantinya menjadi dasar untuk mengetahui apakah terdapat persoalan administratif, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, atau bentuk pelanggaran lainnya.
KNPI Kota Mataram juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara tertib serta mengedepankan data dan bukti dalam setiap tuntutannya. Di sisi lain, pihak yang menjadi objek tuntutan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada publik.
Aksi tersebut menjadi bagian dari ruang demokrasi bagi pemuda untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan maupun pengelolaan keuangan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
WARTA NUSANTARA NTB
Mengawal Informasi, Menyajikan Fakta
