-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Anggota PNS Bahri, S.Pd. Disorot atas Dugaan Keterlibatan Politik di Semoyang, Diduga Picu Konflik dan Kericuhan hingga Jalan Dua Dusun Terputus

11/01/2026 | November 01, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-02T04:30:48Z

LOMBOK TENGAH — Dugaan keterlibatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam aktivitas politik di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sorotan warga. Bahri, S.Pd., yang diketahui bertugas sebagai tenaga pendidik di SDN 1 Kidang, disebut terlibat dalam aktivitas politik di Desa Semoyang, tempat ia berasal.

Menurut keterangan warga, Bahri, S.Pd. diduga ikut mengajak dan mengarahkan masyarakat dalam aktivitas politik. Warga menilai situasi tersebut turut memicu ketegangan dan konflik hingga berujung pada kericuhan.

Dalam insiden tersebut, Bahri disebut melontarkan pernyataan yang menyinggung masyarakat Dusun Montong Banyak terkait kontestasi politik. Ia dikabarkan mengatakan bahwa berapa kali pun warga Montong Banyak ikut mencalonkan diri dalam kompetisi politik, mereka tidak akan pernah menang, sambil menepuk-nepuk dadanya.

Pernyataan yang disebut dilontarkan tersebut memicu kemarahan dan kekecewaan warga. Tidak hanya warga Dusun Montong Banyak, masyarakat Dusun Terentem, bulang, Kemalik Aran, dan Sejepit juga disebut ikut geram setelah mendengar pernyataan tersebut.

Menurut keterangan warga, situasi itu mendorong masyarakat dari keempat dusun untuk melakukan iuran secara swadaya guna mendatangkan alat berat. Warga menyebut langkah tersebut berkaitan dengan persoalan jalan penghubung Dusun Terentem dan Dusun Montong Banyak yang menjadi perhatian masyarakat. Kronologi, tujuan penggunaan alat berat, serta kondisi jalan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Warga berharap pihak berwenang segera menelusuri dugaan keterlibatan Bahri, S.Pd. dalam aktivitas politik, mengklarifikasi pernyataan yang dipersoalkan, serta mencari penyelesaian atas konflik yang terjadi. Masyarakat juga diharapkan mengutamakan dialog dan menghindari tindakan yang dapat memperbesar ketegangan.

Netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi langsung dari Bahri, S.Pd. maupun instansi tempatnya bertugas. Warta Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bahri, S.Pd. serta pihak terkait.

WARTA NUSANTARA
Menyajikan Fakta, Menginspirasi Bangsa.

×
Berita Terbaru Update